Published By: Binawan, Jumat, 13 November 2020 - 13:00 WIB

Menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing ( Lestaru, Syarief, & Sumantadinata, 2013;Sedyastuti, 2018 ), tidak bisa dipungkiri bahwasanya seluruh perusahaan akan berlomba-lomba untuk menguasai pasar dan ditengah maraknya persaingan yang semakin ketat, banyak perusahaan yang kuwalahan sehingga mereka berbuat hal-hal curang, contohnya melakukan praktik monopoli dengan tujuan mereka tidak kehilangan pasar dan dapat keuntungan yang luar biasa.

Monopoli adalah suatu kondisi pasar yang dikuasai hanya oleh satu perusahaan, monopoli merupakan kegiatan yang tidak sehat karena tidak menciptakan persaingan yang mampu memberikan alternatif produk atau jasa masyarakat termasuk harga yang terbaik. Di Indonesia masih banyak kasus-kasus seperti ini, salah satunya praktik monopoli yang dilakukan PT Tirta Investma selaku produsen AQUA dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor AQUA. Pada 19 Desember 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan AQUA melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kedua PT tersebut melarang outlet yang didistribusikannya untuk menjual produk lain selain AQUA. Dengan adanya monopoli ini maka tidak ada peluang bagi UMKM untuk memasuki pasar, sehingga produk lokal tidak dapat bersaing dengan produk impor.

Dengan adanya kasus-kasus seperti ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, kenapa masih ada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia meski pemerintah telah membuat undang-undang yang melarang monopoli. Kegiatan ini dapat muncul karena adanya celah didalam lingkungan pelaku usaha besar untuk melakukan kegiatan monopoli ini sehingga mereka bebas merencanakan dan melakukan apapun salah satunya monopoli.

Bahwa seharusnya hal-hal seperti ini harus digalakkan dengan cara pemerintah harus ikut andil di dalam lingkungan perusahaan guna mengawasi kegiatan-kegiatan didalam perusahaan. Pemerintah dapat membuat kebijakan baru agar KPPU dapat menjadi pengawas dan masuk di dalam struktur organisasi setiap perusahaan. Pengawasan ini sangat diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pentingnya peran KPPU untuk ikut andil dalam struktur organisasi perusahan besar ini bukan hanya untuk mengawasi secara langsung akan tetapi juga dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk masyarakat Indonesia. Dinegara kita ini salah satu masalah yang belum terselesaikan yaitu masalah kemiskinan dan penyebab utamanya adalah pengangguran, persaingan dalam mendapat pekerjaan semakin ketat dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih berani mengambil resiko dalam hal membuka lowongan pekerjaan. Di Dalam kasus ini bayangkan berapa banyak perusahaan besar di Indonesia yang dapat kita pantau kegiatannya, ya walaupun resikonya akan menimbulkan konflik di dalamnya karena adanya pengawasan maksimal yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, akan tetapi jika KPPU diberikan payung hukum berupa undang-undang untuk bisa terlibat memastikan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan besar di Indonesia, maka fungsi KPPU akan lebih kuat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menerima lowongan kerja.

Dengan adanya kasus-kasus yang merugikan masyarakat ini seperti monopoli, pemerintah diharapkan untuk mengambil hikmah dari kasus ini sehingga dapat menjadi keuntungan bagi banyak orang. Dengan adanya pengangguran besar-besaran akibat pandemi Covid – 19, banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sehingga dapat membantu peran KPPU. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Sosial (Bappenas) Suharso Manoarfa mengatakan bahwa dikondisi pandemi Covid 19 ini jumlah pengangguran di Indonesia sudah naik sekitar 3,7 juta orang, ini menjadi salah satu peluang bagi KPPU untuk berkontribusi dalam mengatasi lonjakan pengangguran akibat Pandemi Covid-19.

Dengan demikian, melalui peran KPPU pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik minat para pengangguran ataupun lulusan baru sehingga mengurangi angka pengangguran serta dapat menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia, dan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi memberantas monopoli untuk Indonesia maju.


Nama Penulis : Akhsay Luxen Tanjung

NIM : 081811002

Prodi : Kesejahteraan Sosial

Angkatan : A2018 Ganjil